KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DAN DAN KEMISKINAN DI PROVINSI

Abstract

Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2021 sebanyak 834,24 ribu orang, meningkat 0,04 persen dibandingkan September 2020 sebanyak 833,91 ribu orang. Namun, angka kemiskinan di Aceh mengalami penurunan dari 10,43 persen pada September 2020 menjadi 10,33 persen pada Maret 2021. Secara rinci, tingkat kemiskinan di pedesaan Aceh menurun dari 17,96 persen pada September 2020 menjadi 17,78 persen pada Maret 2021. Sementara itu, kemiskinan perkotaan di Aceh akan meningkat dari 10,31 persen pada September 2020 menjadi 10,46 persen pada Maret 2021.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh pada 23 kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari publikasi di berbagai instansi pemerintah, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan instansi terkait lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah model deskriptif kualitatif dan juga menggunakan model Koefisien William Son.

Dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, pendapatan per kapita yang paling merata dengan koefisien Williamson di bawah 0,05 adalah Aceh Singkil, Aceh Selatan, Sabang, Langsa, Subulussalam, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen dan Aceh Barat Daya. Ternyata ketimpangan pendapatan yang terjadi akan meningkatkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh.

Diharapkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi semua potensi sumber daya yang terdapat di daerahnya masing-masing dan kemudian menggalinya untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita sendiri dan akan mengurangi jumlah penduduk miskin